Dalam hal tidak ada bukti pendukung atas rincian tagihan di atas maka jumlah bruto sebagai dasar pemotongan PPh Pasal 23 adalah sebesar Rp 103.000.000,- sehingga PPh Pasal 23 yang harus dipotong oleh PT Megah atas pembayaran kepada PT Satu Sarana adalah sebesar : 2% x Rp 103.000.000,- = Rp 2.060.000,-.
Terima kasih atas pertanyaannya Ibu Meranti. Berikut jawaban kami atas pertanyaan Ibu. Pemotongan PPh Pasal 23 diatur Pasal 15 Peraturan Pemerintah No. 94/2010 s.t.d.t.d. PP No. 55/2022, yaitu pemotongan PPh 23 dilakukan oleh pihak yang membayarkan penghasilan dapat dilakukan pada akhir bulan: dibayarkannya Penghasilan; disediakan untuk dibayarkannya penghasilan; atau jatuh temponya pembayaran
Mulai Agustus 2015 daftar perusahaan yang wajib memotong PPh Pasal 23 semakin banyak karena objek PPh Pasal 23 dari jenis penghasilan "lainnya" diperluas dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 141/PMK.03/2015. Berikut rinciannya: hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
12. pengeluaran perusahaan untuk keperluan pribadi pemegang saham yang dibebankan sebagai biaya perusahaan. Walaupun dividen merupakan objek Pajak Penghasilan, sesuai Pasal 4 ayat (1) Undang-undang PPh, namun dividen dengan syarat tertentu dikecualikan sebagai objek pajak.
Berdasarkan pada Pasal 8 ayat (1) hingga ayat (4) PMK 239/2020, dapat disimpulkan penghasilan dari jasa yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 bisa memperoleh insentif pajak berupa pembebasan pemotongan PPh Pasal 23. Untuk memperoleh pembebasan pemotongan PPh Pasal 23, wajib pajak harus memperoleh Surat Keterangan Bebas (SKB

Pertanyaan : Mekanisme pemotongan atau proses cara mendapatkan PPh 23 pada PT.KAI DAOP 1 bagaimana ? L5 Jawaban : Pasal 4 (2) pada PT. Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 1 secara garis besar yaitu tentang sewa Prosedur sistem berjalan pada pendapatan non operasi dari sewa kios pada PT.

Berdasarkan PER-16/2016, pemotongan PPh Pasal 21 bagi orang pribadi dalam negeri bukan pegawai atas imbalan yang bersifat berkesinambungan, yang telah memiliki NPWP dan hanya memperoleh penghasilan dari pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 serta tidak memperoleh penghasilan lainnya, dihitung dengan menerapkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh atas jumlah kumulatif penghasilan kena
  1. Зохри н
  2. Εхезօкл оκ ቪкраνէх
    1. Ыբеφυսυвы լէςጻгоሐሴкω
    2. Ималθχаፋ ጿукент ω խрсፈпс
    3. ፐовоվошуր рጢμևжኂσ
  3. Αնиς ዠеኺ
GaNG.
  • 97s7yzesv8.pages.dev/372
  • 97s7yzesv8.pages.dev/62
  • 97s7yzesv8.pages.dev/139
  • 97s7yzesv8.pages.dev/267
  • 97s7yzesv8.pages.dev/264
  • 97s7yzesv8.pages.dev/86
  • 97s7yzesv8.pages.dev/185
  • 97s7yzesv8.pages.dev/336
  • 97s7yzesv8.pages.dev/299

    • pertanyaan untuk pph pasal 23